Advertisement
Banaspatiwatch.co.id||Surabaya--Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya kini berada di bawah sorotan tajam. Rencana pengadaan alat pemadam kebakaran modern untuk tahun anggaran 2025 memicu aroma tak sedap. Berkas rencana pengadaan yang bocor mengindikasikan adanya dugaan penggelembungan harga (mark-up) yang fantastis pada pos pengadaan "Robot Pemadam Kebakaran" dan "Mobil Pemadam Kebakaran Hazmat".
Modus operandi yang digunakan diduga memanfaatkan celah metode E-Purchasing untuk meloloskan harga yang jauh di atas nilai pasar wajar.
ANGGARAN FANTASTIS vs HARGA PASAR ALIBABA
Berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Provinsi Jawa Timur untuk Kota Surabaya tahun 2025, negara mengalokasikan dana yang sangat besar untuk dua paket pengadaan barang berikut:
Paket 1 (Robot Pemadam Kebakaran): Total pagu anggaran Rp 19.647.000.000 (Rp 19,6 Miliar) untuk 1 paket.
Paket 2 (Mobil Pemadam Kebakaran Hazmat): Total pagu anggaran Rp 19.913.400.000 (Rp 19,9 Miliar) untuk 1 paket.
SENGATAN PEMBANDING
Kontras tajam langsung terlihat saat mencocokkan spesifikasi alat serupa di pasar global. Melalui penelusuran pada platform perdagangan global Alibaba.com, unit pemadam tak berawak berteknologi tinggi—seperti model sasis tangguh Ex-proof 4WD Electrical atau tipe crawler track MC100BGD Explosion-proof—hanya dibanderol di kisaran Rp 2.714.220.000 per unit.
Jika satu paket pengadaan robot di RUP diasumsikan berisi 1 hingga 2 unit armada, maka terdapat selisih atau margin "gelap" belasan miliar rupiah yang tidak masuk akal antara anggaran daerah dengan harga riil pabrikan.
MEMBEDAH CELAH "E-Purchasing"
Metode E-Purchasing (E-Katalog) sejatinya diciptakan untuk memangkas birokrasi, mempercepat proses, dan menutup ruang suap dalam tender konvensional. Namun, dalam kasus ini, metode tersebut diduga kuat dijadikan perisai hukum.
"E-Katalog kerap disalahgunakan dengan cara 'mengunci' spesifikasi atau memasukkan vendor lokal terafiliasi yang sudah menaikkan harga berkali-kali lipat dari harga importir asli."
Dengan dalih "sudah sesuai harga resmi di aplikasi pemerintah", oknum birokrat dapat dengan mudah mencairkan dana jumbo tanpa harus melewati proses lelang terbuka yang kompetitif dan ketat.
RAPOR MERAH ASPEK KEBERLANJUTAN
Hal lain yang janggal dan patut dipertanyakan adalah status pemenuhan prinsip pengadaan. Dalam lembar dokumen RUP tersebut, kolom Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Public Procurement) tertulis jelas:
Aspek Ekonomi: Tidak
Aspek Sosial: Tidak
Aspek Lingkungan: Tidak
Penolakan total terhadap tiga aspek krusial ini memperkuat indikasi bahwa proyek senilai total Rp 30,5 Miliar ini murni dirancang sebagai proyek berorientasi serapan anggaran, bukan efisiensi keuangan negara atau dampak jangka panjang bagi masyarakat Surabaya.
KEMANA ALIRAN UANG RAKYAT INI BERMUARA
Proses pemilihan penyedia dijadwalkan berlangsung cepat sejak Maret hingga April 2025, dengan pelaksanaan kontrak yang selesai pada Desember 2025.
Publik kini mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memelototi dan melakukan audit investigatif dini terhadap DPKP Kota Surabaya sebelum uang rakyat terlanjur mengalir ke rekening pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi di balik seragam penyelamat.
Surabaya memang membutuhkan proteksi kebakaran yang canggih, namun warga tidak sudi membiayai gaya hidup mewah para koruptor bermodus teknologi modern.
(Wied)
