Advertisement
Banaspatiwatch.co.id||Surabaya-- Sinergi birokrasi di bawah atap Balai Kota Surabaya tampaknya telah bergeser ke ranah yang jauh lebih transendental. Publik Kota Pahlawan disuguhi pemandangan ganjil nan aduhai, Wali Kota Eri Cahyadi dan Lilik Arijanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya melenggang pergi menunaikan ibadah haji secara bersamaan di tahun 2026 ini. Kosongnya dua kursi paling determinan dalam struktur pemerintahan kota metropolitan ini memicu seloroh getir di akar rumput. Warga mulai berbisik sinis, mempertanyakan apakah ini "lomba suci" antar-pemegang takhta kota atau kontestasi prestise kemewahan iman menggunakan visa kilat Furoda/Plus.
KALKULASI GILA BIAYA HAJI
Sekitar Rp 1,6 Miliar untuk Rombongan 4 Orang!
Jika ditotal dengan gerbong keluarga yang kabarnya ikut dicangking (total 4 orang), publik seketika menjelma menjadi akuntan dadakan. Mari kita bedah rincian matematisnya berdasarkan estimasi paket Haji Furoda/Mujamalah VIP tahun 2026 yang luar biasa menguras kantong:
Biaya per jemaah: Kisaran USD 25.000 hingga USD 30.000 (setara Rp 425.000.000 hingga Rp 510.000.000 per orang dengan kurs Rp 17.000).
Total untuk 4 Orang: Menembus angka fantastis Rp 1.700.000.000 hingga Rp 2.040.000.000!
AKOMODASI EKSKLUSIF
Anggaran super jumbo ini sudah mencakup jaminan Visa Mujamalah Resmi, penerbangan charter non-antre, Hotel Bintang 5 Ring 1 di pelataran Masjidil Haram, serta tenda AC VVIP beralas kasur tebal di Mina.
Humas Pemkot boleh saja buru-buru pasang badan dengan tameng klaim "dana pribadi" hasil tabungan personal dan celengan subuh. Namun, bagi masyarakat yang tiap hari pusing memikirkan bayar parkir dan harga beras, angka miliaran rupiah untuk "balapan haji" para mantan jawara Dinas Cipta Karya (DPRKPP) ini memicu spekulasi liar, apakah ada intervensi sponsor korporasi, ataukah ini hasil dari keajaiban matematika sisa-sisa jabatan saat "gerilya" di Dinas paling basah di lingkup Pemkot Surabaya tersebut.?!
PETINGGI "HEALING" KE MAKKAH
Proyek Lapangan Tembak Rp 78 Miliar Telantar!
Sementara para elitenya khusyuk mengetuk pintu langit di tanah suci, potret infrastruktur di bumi Surabaya justru menangis darah. Tengok saja Mega proyek Lapangan Tembak Internasional Kedung Cowek di wilayah Surabaya Utara yang kini kondisinya mengenaskan dan mangkrak tak karuan.
Proyek ambisius yang awalnya menelan dana APBD Rp 54 miliar dan sempat diguyur tambahan Rp 24 miliar (total Rp 78 miliar!) kini menyerupai monumen kegagalan. Alih-alih melahirkan atlet menembak berprestasi, bangunan megah di antara tambak tersebut dibiarkan telantar tanpa kejelasan fungsi. Rencana alih fungsi menjadi Rumah Sakit Tipe C pun terkesan jalan di tempat dan hanya menjadi komoditas janji manis politik.
Belum cukup sampai di situ mangkraknya mega proyek di kota pahlawan.
Ada pembangunan SMP Negeri di Tambak Wedi, bangunan Puskesmas Manukan Kulon, JLLB dan JLLT dan lain sebagainya.
Sungguh ironis, uang puluhan miliar tertanam jadi beton mati, sementara pejabatnya sibuk memburu predikat mabrur.
BOROK KINERJA DAN DARURAT SOSIAL DI SUDUT METROPOLITAN
Rapor merah performa Pemerintah Kota Surabaya tidak berhenti pada beton mangkrak. Gaya kepemimpinan yang elitis ini meninggalkan segudang urusan domestik yang compang-camping:
Ditambah lagi, riuh di akar rumput mengenai regulasi parkir yang mencekik serta pelayanan publik yang berjalan lambat tanpa komandan mempertegas rapuhnya sensitivitas publik di puncak kekuasaan.
Pemkot Surabaya tampaknya lebih mahir memproduksi narasi estetik di media sosial ketimbang mengeksekusi solusi riil untuk rakyat jelata.
BALAI KOTA SUNYI, MENANTI PEMBUKTIAN PASCA "MABRUR"
Kini, Balai Kota Surabaya mendadak sunyi, menyisakan kepasrahan pada Pelaksana Tugas (Plt). Taruhan moral dari "perlombaan suci" ini sangat besar. Publik Surabaya tidak sedang amnesia, mereka kini berada dalam posisi berjarak untuk menagih pembuktian.
Apakah sekembalinya para elite dinas tersebut dari tanah suci, kebijakan kota akan menjadi lebih sejuk dan berpihak pada rakyat miskin? Atau, jangan sampai setelah pulang nanti, anggaran belanja daerah (APBD) yang diam-diam gantian "naik haji" alias menyusut demi menambal syahwat kemewahan para penguasa kota.
Kita tunggu saja apakah predikat mabrur mereka murni autentik, atau mabrur yang kelak menyisakan jejak pemeriksaan di kantor komisi antirasuah akibat LHKPN yang mendadak melonjak gila-gilaan!
Yang pasti publik tidak pernah salah menilai.
Betapa basahnya jadi pejabat pada Dinas Cipta Karya.
(Wied)
