Advertisement
BanaspatiWatch.co.id || Madiun, 17 Mei 2025 – Menanggapi pemberitaan dari Sinergia Mediatama berjudul “APBDes Tahun 2021–2024 Dilaporkan Kejaksaan, Kades Simo: Fitnah Itu, SPJ Sudah Diaudit Inspektorat”, Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Swadaya Masyarakat Banaspati Mojopahit (DPD PSM-BM) menegaskan bahwa laporan yang mereka serahkan ke Kejaksaan Negeri Madiun pada 16 Mei 2025 didasarkan pada fakta dan dokumen otentik, bukan asumsi apalagi fitnah.
Laporan itu terdiri dari 12 poin penting terkait pengelolaan keuangan Desa Simo tahun anggaran 2021 hingga 2024. Termasuk di dalamnya indikasi mark-up anggaran, pengangkatan bendahara desa yang tidak sesuai regulasi, ketidakterbukaan informasi publik, serta dugaan manipulasi kegiatan dan aset BUMDes.
“Kami menyayangkan pernyataan Kepala Desa Simo yang menyebut laporan kami sebagai fitnah. Laporan ini didukung dokumen resmi desa dan temuan lapangan. Kami siap mempertanggungjawabkan semuanya secara hukum,” ujar Tyawanaji, Ketua DPD PSM-BM.
Menurut Tyawanaji, audit Inspektorat tidak serta-merta menghapus potensi penyimpangan. Apalagi jika terdapat keterbatasan pengawasan atau potensi conflict of interest dalam proses audit tersebut. Oleh sebab itu, pelibatan penegak hukum seperti Kejaksaan justru langkah korektif dan konstitusional.
“Kami bukan lawan pemerintah desa, kami mitra rakyat. Jika ada pihak yang merasa terganggu dengan pengawasan publik, patut dipertanyakan motivasinya,” tambahnya.
DPD PSM-BM juga menepis tudingan Kepala Desa yang menyebut laporan ini mungkin bermuatan politis menjelang Pilkades 2027. Organisasi ini bersifat independen, tidak terafiliasi partai atau calon manapun.
“Kami hadir sebelum isu Pilkades muncul, dan akan terus mengawal setelahnya. Jangan alihkan persoalan hukum menjadi isu politik,” tegas Bondan, tim investigasi.
DPD PSM-BM tetap mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum dan memberikan ruang kepada Kejaksaan untuk bekerja profesional, tanpa tekanan maupun opini yang menggiring.
Banaspati Watch berkomitmen mengawal transparansi dan akuntabilitas publik, sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil yang independen.
Penulis: Tim
