Advertisement
Banaspatiwatch.co.id ||Surabaya-- Suasana pagi di Puskesmas Medokan Ayu yang biasanya berjalan monoton mendadak tegang.
Walikota Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna meninjau langsung kualitas pelayanan kesehatan di lini terdepan masyarakat.
Didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, Sp.B., FINACS., FICS, orang nomor satu di Surabaya tersebut tampak terkejut sekaligus kecewa saat mendapati puluhan warga telantar di ruang tunggu akibat lambatnya proses pelayanan.
Bukan karena kelalaian petugas yang ada, melainkan karena jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang sangat tidak proporsional dibandingkan dengan membeludaknya jumlah pasien.
Berdasarkan data lapangan, rasio antara tenaga medis dan beban kerja harian dinilai jauh dari kata ideal, sebuah realita pahit yang langsung memicu perhatian serius dari berbagai pihak.
Menanggapi fenomena krusial ini, Dr. Michael Leksodimulyo, MBA, M.Kes, legislator dari Komisi D DPRD Kota Surabaya yang akrab disapa sebagai "Dokter Rakyat", langsung angkat bicara usai ditemui wartawan Banaspatiwatch di gedung parlemen.
Dengan gaya bicaranya yang lugas namun sarat empati, Dr. Michael menegaskan bahwa sidak Walikota tersebut sebenarnya telah membuka kotak pandora atas masalah klasik yang selama ini kerap disuarakan oleh legislatif.
Menurutnya, menghitung kebutuhan SDM di Puskesmas tidak boleh lagi menggunakan rumus matematika kuno yang hanya berpatokan pada jumlah gedung atau kuantitas Puskesmas semata.
Mengacu pada Permenkes Nomor 19 Tahun 2024, formula penentuan nakes wajib menghitung variabel riil di lapangan, mulai dari jumlah penduduk wilayah kerja, angka kunjungan pasien per hari, hingga beban kasus penyakit menular dan kronis di daerah tersebut.
Bagi Dr. Michael, wilayah padat seperti Medokan Ayu akan terus menghadapi pelayanan yang jebol jika jumlah nakesnya dipaksa stagnan, yang pada akhirnya mengorbankan sisi humanis masyarakat maupun para nakes itu sendiri.
Lebih lanjut, legislator dari partai berlogo gajah ini menyoroti adanya salah kaprah dalam memandang digitalisasi sistem kesehatan. Dalam sesi wawancara tersebut, Dr. Michael mengkritik keras fenomena di mana dokter, perawat, dan bidan justru habis waktunya untuk mengisi laporan digital yang berulang-ulang hingga larut malam.
Ia mendesak agar digitalisasi berfungsi memotong beban birokrasi, bukan malah menambah beban kerja baru.
Oleh karena itu, Komisi D mendorong penguatan tenaga administrasi dan pengelola data tersendiri agar para tenaga medis bisa kembali pada khitah utamanya, yaitu fokus melayani pasien.
Pelayanan yang ramah anak, lansia, dan penyandang disabilitas mustahil terwujud jika waktu nakes habis tersita oleh urusan administratif.
Di akhir perbincangan, Dokter Rakyat ini meminta Dinas Kesehatan di bawah komando Dr. Billy untuk segera melakukan evaluasi total berbasis data yang terukur.
Setidaknya ada tiga acuan utama yang harus dipenuhi, yaitu kecukupan jumlah tenaga, pemerataan distribusi nakes, dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan riil masyarakat.
Pemkot Surabaya diharapkan berani memprioritaskan pemenuhan nakes ini pada anggaran 2027 mendatang, serta memastikan tidak ada kekosongan pelayanan akibat mutasi atau pensiun tanpa nakes pengganti.
Baginya, Puskesmas harus tetap kokoh sebagai ujung tombak promotif dan preventif, agar visi Surabaya sebagai Kota Sehat tidak sekadar menjadi slogan di baliho pinggir jalan.
(Wied)
