Advertisement
Banaspatiwatch.co.id||Surabaya-- Menatap badai ketidakpastian fiskal global, jajaran eksekutif dan legislatif Kota Pahlawan menolak untuk bersikap defensif.
Melalui panggung terhormat Rapat Paripurna yang digelar secara maraton, sebuah cetak biru manifesto politik anggaran resmi dilahirkan demi satu tujuan mutlak, kesejahteraan total rakyat Surabaya.
Berikut adalah laporan berantai eksklusif, merangkum dinamika politik tingkat tinggi dan dialektika para negarawan yang terekam langsung dari Ruang Sidang Utama DPRD Kota Surabaya:
Senin, 28 September 2026
PROKLAMASI KEBERPIHAKAN FISKAL ERI CAHYADI
Simfoni perjuangan anggaran ini resmi dimulai saat Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, melangkah mantap menuju podium kehormatan legislatif. Agenda tunggal yang dibawa sangat krusial, yaitu penyerahan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Di hadapan meja pimpinan dewan, Eri Cahyadi menegaskan bahwa keterbatasan kondisi fiskal daerah bukanlah alasan untuk memangkas hak-hak dasar warga. Sebaliknya, Pemkot Surabaya mengambil langkah radikal dengan melakukan efisiensi belanja pemerintah serta melakukan penajaman sasaran penerima manfaat secara presisi.
Postur anggaran 2027 ini dirancang sebagai perisai pelindung, memastikan jaminan layanan kesehatan gratis, pembenahan sektor pendidikan, dan stimulus ekonomi kerakyatan tetap berdiri sekokoh tugu pahlawan.
Selasa, 29 September 2026
DIALEKTIKA TRANSPARANSI DAN UJI NYALI Rp 1,3 Triliun
Memasuki hari kedua, atmosfer Ruang Sidang Utama semakin bergelora dan dipenuhi energi demokrasi yang sehat. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yang dikenal taktis dan karismatik, Arif Fathoni, paripurna memasuki fase krusial, yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan Raperda APBD 2027.
Sorotan paling tajam dan membakar nalar publik datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Melalui juru bicaranya, Aning Rahmawati, PKS secara lugas dan berbasis data rigid menguliti rencana pinjaman daerah senilai Rp1,3 triliun.
Parlemen tidak sekadar mengkritik, melainkan menantang Pemkot Surabaya untuk membuktikan efektivitas belanja publik serta mendesak kalkulasi ulang yang lebih agresif terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ini menjadi bukti sahih bahwa parlemen Yos Sudarso berfungsi optimal sebagai mitra kritis yang tangguh demi menjaga akuntabilitas keuangan kota agar bebas dari jeratan beban fiskal masa depan.
GEBRAKAN PARLEMEN
Komitmen Total Mitigasi Kebencanaan
Keberanian visi DPRD Kota Surabaya terbukti melampaui angka-angka matematis di atas kertas anggaran. Di sela-sela sengitnya pembahasan APBD, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, membuat langkah progresif dengan mengangkat isu krusial yang menyangkut keselamatan nyawa jutaan warga Surabaya, ancaman aktivitas Sesar Surabaya dan Sesar Waru.
Parlemen menegaskan bahwa pembangunan kota megapolitan yang modern tidak boleh buta terhadap potensi bencana alam. Oleh karena itu, legislatif secara resmi mendesak Pemkot Surabaya untuk segera mengambil tindakan taktis tanpa kompromi, antara lain:
Audit fisik bangunan wajib diperketat secara berkala di seluruh sudut kota.
Verifikasi pagar pembatas mal harus diperiksa demi menjamin ketersediaan ruang evakuasi yang aman bagi pengunjung.
Pemasangan sensor pemantau aktivitas sesar harus diintegrasikan untuk deteksi dini kebencanaan.
Langkah visioner pada akhir September 2026 ini menempatkan DPRD Surabaya tidak hanya sebagai perancang anggaran pro-rakyat, tetapi juga sebagai benteng perlindungan utama yang memastikan Kota Surabaya tumbuh menjadi kota yang tangguh, aman, dan siap menghadapi tantangan zaman.
(Wied)
