Advertisement
Banaspatiwatch.co.id||Madiun-- Semboyan ketertiban dan supremasi hukum di Kabupaten Madiun seketika ambruk menjadi panggung arogansi yang memuakkan. Mega proyek pembangunan PT Waringin di Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo, kini bukan lagi simbol kemajuan ekonomi, melainkan episentrum intimidasi purba yang mempertontonkan taring premanisme di depan hidung aparat penegak hukum dan otoritas pemerintahan lokal yang terkesan mandul.
Investigasi mendalam yang dilakukan tim Banaspati Watch membongkar borok tata kelola proyek yang tidak hanya menindas hak-hak pekerja lokal, tetapi juga diduga melibatkan oknum anggota TNI aktif berinisial L. Sosok yang dengan jemawa bertindak sebagai koordinator lapangan ini menjadi sorotan tajam karena legalitas formal penugasannya yang kabur, memicu pertanyaan besar: di mana fungsi kontrol komando militer dan pemerintah daerah?
SAJADAH BERLUMUR INTIMIDASI ANCAMAN SENJATA
Nadi kehidupan para pekerja cilik dan buruh lokal di bawah naungan PT Waringin kini dicekam ketakutan luar biasa. Kesaksian narasumber berinisial E, A, dan AG mengonfirmasi adanya praktik premanisme struktural. Ruang kerja mereka yang legal diubah paksa menjadi ladang teror.
"Iya mas, saya disuruh pergi. Tangan berinisial L mengepal di depan kepala saya dan saya sempat diancam akan ditembak," ungkap E dengan nada gemetar menahan trauma mendalam saat dikonfirmasi Banaspati Watch.
Kekejaman verbal ini diperparah oleh lolongan provokatif dari petugas keamanan berinisial WL yang berteriak di hadapan para pekerja, "Entekno ae, comot tono sitok-sitok!" (Habisi saja, ambil mereka satu per satu!). Kalimat yang menyerupai instruksi pembersihan preman ini dilemparkan tanpa beban di area publik, merobek asas kemanusiaan dan hukum ketenagakerjaan.
Ketegangan massal ini bahkan meluber hingga ke pemukiman warga. Rumah seorang warga berinisial P digeruduk oleh L dengan teriakan histeris yang mengakibatkan istri dan keempat anaknya mengalami trauma psikologis berat.
Tindakan sewenang-wenang ini memaksa Ketua BUMDes Kuwu dan warga sekitar turun tangan untuk meredam potensi konflik horizontal yang hampir meledak akibat ulah satu oknum.
LEGALITAS SAMAR OKNUM TNI
Institusi Negara Jadi Tameng Bisnis Swasta!
Yang paling menghentak dada publik adalah status penugasan L. Saat diinterogasi oleh awak media di hadapan tokoh masyarakat, L sama sekali tidak mampu menunjukkan surat tugas resmi dari instansi militer tempatnya berdinas maupun surat penunjukan legal dari PT Waringin.
Fenomena ini memicu kritik keras dari berbagai pihak. Institusi TNI yang lahir dari rahim rakyat sama sekali tidak boleh dijadikan tameng pelindung korporasi swasta untuk menindas rakyat kecil. Jika hukum di wilayah Madiun tidak mandek, Pangdam V/Brawijaya dan Dandim setempat harus segera memeriksa legalitas L agar marwah institusi tidak digadaikan demi kepentingan bisnis segelintir borjuis.
KEBOBROKAN PT WARINGIN DAN MANDULNYA MANAJEMEN PROYEK
Borok ini tidak akan membusuk jika manajemen PT Waringin memiliki komitmen moral yang waras. Suplier proyek berinisial P menilai manajemen perusahaan sangat membingungkan dan sengaja menciptakan ruang abu-abu. Janji pelibatan tenaga kerja lokal yang diamanatkan oleh Pemerintah Desa Kuwu hanya menjadi pemanis bibir tanpa ikatan tertulis.
Ketua BUMDes Desa Kuwu secara blak-blakan menuding ketidaktegasan manajer proyek sebagai biang keladi kegaduhan ini. Manajemen yang lemah, dikombinasikan dengan pembiaran premanisme, telah menciptakan bom waktu yang siap menghancurkan stabilitas sosial di Desa Kuwu.
Banaspati Watch dengan tegas menuntut Walikota/Bupati Madiun, Kejaksaan, Polres Madiun, dan Denpom untuk tidak menutup mata. Jangan tunggu sampai rakyat bergerak sendiri melakukan perlawanan massal akibat hukum yang mandek! Kami akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan tegak tanpa kompromi, dan hak-hak warga Kuwu dikembalikan utuh tanpa bayang-bayang moncong senjata!
Redaksi
