Advertisement
Banaspatiwatch.co.id||SURABAYA-- Aktivis senior sekaligus jurnalis, Eko Gagak, mengingatkan semua pihak agar tidak membajak gerakan massa untuk kepentingan politik praktis. Ia menegaskan, gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) lahir dari keresahan rakyat bawah, bukan pesanan elite politik.
"Sifat gerakan AMPB itu murni dari bawah, sangat berbeda dengan gerakan yang ditunggangi kepentingan pribadi dan politik praktis," ujar Eko Gagak dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/8/2026).
Menurut Eko, gerakan yang ditunggangi elite politik biasanya berujung pada tuntutan transaksional, proyek, hingga desakan agar Presiden Prabowo Subianto turun jabatan. Hal ini dinilainya merusak esensi kedaulatan rakyat.
Eko Gagak menjelaskan, AMPB awalnya dari inisiatif masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menyuarakan persoalan daerah. Salah satu pemantiknya adalah gelombang protes terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh mantan Bupati Pati, Sudewo, yang sempat memicu wacana pemakzulan di DPRD Pati pada akhir 2025.
Seiring berjalan, gerakan kesadaran kolektif ini berkembang menjadi jaringan berskala nasional sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun, Eko Gagak menduga fokus gerakan murni masyarakat ini mulai dibelokkan secara sistematis oleh kelompok tertentu, termasuk aksi mahasiswa yang dinilai kehilangan arah.
Ia memetakan empat tahapan pola pembajakan isu oleh kelompok kepentingan:
1. Memanfaatkan momentum kemarahan rakyat terhadap isu korupsi.
2. Menyusupkan massa, spanduk, dan narasi titipan.
3. Membelokkan substansi tuntutan dari "Sita Aset Koruptor" menjadi "Turunkan Presiden".
4. Menargetkan kekacauan politik sebelum Pemilu 2029.
"Tuntutan rakyat Pati itu jelas, konkret, dan hanya ada dua: Sahkan UU Perampasan Aset dan Hukuman Mati bagi Koruptor!" tegas Eko Gagak. Mengutip tokoh bangsa Bung Hatta, Mohammad Yamin, dan Soepomo, Eko Gagak membeberkan alasan masyarakat menolak demonstrasi yang didesain memicu kekacauan. Menurutnya, rakyat membutuhkan keadilan sosial melalui stabilitas ekonomi, bukan sekadar panggung politik. Masyarakat juga memilih memberikan waktu kepada pemerintah yang dinilai berani menindak mafia tambang, perkebunan sawit ilegal, serta memberlakukan ekspor tambang satu pintu.
Eko Gagak juga mengkritik pihak yang melancarkan glorifikasi demonstrasi dengan anggaran besar dan agitasi masif di media sosial, tetapi hasilnya nihil. Ia menilai masyarakat saat ini sudah jauh lebih kritis dalam memilah informasi.
"Rakyat Pati sudah menunjukkan contoh yang benar: tertib, substansial, dan demi kebaikan negara. Berhentilah meremehkan rakyat karena rakyat butuh keadilan dan kesejahteraan yang nyata," pungkasnya.
Ir. Prihandoyo K.
