Advertisement
.jpg)
Banaspatiwatch.co.id||SURABAYA-- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya angkat bicara menjawab seluruh pandangan umum fraksi DPRD Kota Surabaya mengenai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Jawaban taktis tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Dr. H. Eri Cahyadi, S.T., M.T., dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, di Gedung Dewan, Senin (13/7/2026).
Sidang paripurna yang berlangsung dinamis ini menjadi panggung transparansi anggaran, di mana sejumlah pos pendapatan dan belanja daerah dikuliti satu per satu oleh legislatif.
INTENSIFIKASI PAJAK vs LOMPATAN RETRIBUSI 190 PERSEN
Salah satu sorotan tajam dari ruang sidang adalah realisasi pajak daerah tahun 2025 yang tertahan di angka 86,26 persen. Menanggapi hal tersebut, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa dinamika ekonomi makro dan fluktuasi tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama penentu capaian tersebut.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Surabaya kini tengah menggenjot program digitalisasi layanan guna mempersempit celah administrasi dan mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.
Di sisi lain, optimisme muncul dari sektor retribusi daerah yang mencatatkan lonjakan fantastis hingga 190 persen. Eri membeberkan bahwa lompatan besar ini dipicu oleh performa impresif sektor pelayanan kesehatan serta adanya kebijakan reklasifikasi pendapatan dari pos Lain-lain PAD yang sah ke dalam pos retribusi daerah.
PRINSIP HATI-HATI
Klir Soal SiLPA dan Pinjaman Daerah
Menjawab kekhawatiran para anggota dewan mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 yang menyentuh angka Rp516 miliar, Eri menegaskan bahwa nominal tersebut masih berada dalam koridor batas aman fiskal daerah.
Tak hanya itu, Wali Kota juga mengklarifikasi kritik dewan terkait minimnya penyerapan dana pinjaman daerah di tahun lalu. Secara tegas, ia menyatakan bahwa langkah tersebut diambil demi menjaga kesehatan instrumen keuangan kota.
"Kebijakan ini adalah bentuk kehati-hatian fiskal. Kita memilih untuk memaksimalkan kekuatan APBD murni yang tersedia agar tidak meninggalkan beban utang jangka panjang yang dapat membebani keuangan daerah di masa depan," ujar Eri Cahyadi.
SIKAT KEBOCORAN PARKIR TEPI JALAN DAN TERTIBKAN KULINER MALAM
Menjawab keluhan klasik warga mengenai pendapatan parkir tepi jalan umum yang kerap bocor, Pemkot Surabaya siap mengambil tindakan radikal. Penerapan sistem pembayaran non-tunai (cashless) akan diperluas, dibarengi dengan pengetatan pengawasan personel di lapangan demi menutup rapat celah pungutan liar.
Seusai rapat, Eri juga sempat merespons polemik penataan kawasan kuliner malam di koridor Jalan Kedungdoro dan Genteng. Ia menegaskan, meski para pedagang mengantongi legalitas Surat Keputusan (SK) sejak era Wali Kota Poernomo Kasidi hingga Soenarto Soemoprawiro, aturan hukum hari ini tetap berlaku mutlak.
"Pedagang wajib mematuhi regulasi yang ada. Tidak boleh ada yang memicu kemacetan parah, apalagi sampai merusak fasilitas trotoar dan menyumbat saluran air," cetusnya lugas.
DORONGAN PRIORITAS BANJIR DAN PEMULIHAN EKONOMI
DPRD Surabaya melalui pimpinan sidang, Arif Fathoni, mendorong agar formulasi anggaran ke depan bergerak lebih taktis dan berorientasi pada kebutuhan riil warga. Dewan mendesak Pemkot untuk menaruh perhatian ekstra pada program prioritas, khususnya penanganan banjir kota dan akselerasi pemulihan ekonomi lokal.
Materi laporan pertanggungjawaban APBD 2025 yang telah dijawab oleh Wali Kota ini selanjutnya akan langsung digodok secara maraton oleh Badan Anggaran (Banggar), komisi-komisi dewan, serta Panitia Khusus (Pansus), sebelum akhirnya dibawa kembali ke forum paripurna tertinggi untuk pengambilan keputusan akhir.
(Wied)
