Advertisement
Banaspatiwatch.co.id||Surabaya-- Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP Jatim) bakal menggelar serangkaian aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya untuk mengawal penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan RSUD Dr Soetomo Surabaya.
Rencana aksi tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan demonstrasi yang ditujukan kepada Kapolrestabes Surabaya tertanggal 8 Juni 2026.
Dalam surat itu, APMP Jatim menjadwalkan aksi pada 11, 12, 15, 17, 18, dan 25 Juni 2026. Massa akan berkumpul di Taman Bungkul Surabaya sebelum bergerak menuju Kantor Kejari Surabaya.
Ketua APMP Jatim, Acek Kusuma, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus dukungan terhadap upaya aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsi yang saat ini tengah ditangani Kejari Surabaya.
Menurutnya, publik berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara yang menyangkut penggunaan anggaran dan pengadaan barang maupun jasa di salah satu rumah sakit terbesar di Jawa Timur tersebut.
"Kami ingin memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan tidak berhenti di tengah jalan. Karena itu APMP Jatim akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas," kata Acek, Senin (8/6/2026).
Ia menegaskan, aksi yang akan digelar bukan bertujuan mengintervensi proses hukum. Sebaliknya, APMP Jatim ingin mendorong agar penyelidikan yang sedang berlangsung dapat berjalan secara objektif dan bebas dari tekanan pihak mana pun.
"Kami menghormati kewenangan Kejaksaan Negeri Surabaya. Namun masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi dan memastikan setiap laporan dugaan korupsi ditindaklanjuti secara serius," ujarnya.
Dalam dokumen tuntutan yang disiapkan, APMP Jatim meminta Kejari Surabaya mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Dr Soetomo secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Selain itu, mereka juga mendesak peningkatan status penanganan perkara apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan hasil pemeriksaan pihak-pihak terkait.
APMP Jatim juga meminta perkembangan penanganan perkara disampaikan secara berkala kepada publik guna menjamin keterbukaan proses hukum.
Tak hanya itu, mereka mendorong aparat penegak hukum memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, maupun bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dan pengadaan barang atau jasa di RSUD Dr Soetomo Surabaya.
Acek menambahkan, pihaknya akan menggelar aksi secara damai dan tetap mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami ingin menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa dan pemuda tetap hadir sebagai mitra kritis dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," pungkasnya.
Penting di tegaskan kembali, laporan yang mereka sampaikan berangkat dari sejumlah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan RSUD Dr Soetomo dalam kurun waktu 2015 hingga 2024.
Berdasarkan hasil audit tersebut, ditemukan sejumlah catatan terkait pengelolaan keuangan rumah sakit, mulai dari ketidaksesuaian pembayaran honorarium, kekurangan pungutan pajak, hingga kerja sama operasional yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, audit juga mencatat adanya indikasi pembayaran ganda dalam pengadaan alat kesehatan, dugaan kemahalan harga dalam sejumlah pengadaan, serta pengelolaan dana hibah yang tidak melalui mekanisme Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.
Tak hanya itu, pada periode pandemi Covid-19 hingga tahun 2023 dan 2024, audit juga menemukan sejumlah persoalan lain, antara lain kerusakan persediaan barang medis, kekurangan volume pekerjaan pada beberapa proyek, serta lemahnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
Atas dasar temuan-temuan tersebut, APMP Jatim meminta Kejari Surabaya melakukan pendalaman secara menyeluruh guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan di RSUD Dr Soetomo Surabaya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Direktur RSUD Dr Soetomo, Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi bertubi-tubi yang dilakukan Kliktimes terkait laporan dan rencana aksi yang akan digelar APMP Jatim.
Kliktimes telah berupaya menghubungi yang bersangkutan melalui sejumlah saluran komunikasi untuk memperoleh klarifikasi dan tanggapan. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, belum ada respons yang diberikan.
