Advertisement
Banaspatiwatch.co.id||SURABAYA-- Atmosfer birokrasi di Kota Pahlawan mendadak berderu kencang. Belum genap 24 jam setelah sumpah jabatan diucapkan di Balai Kota, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Surabaya yang baru, Trio Wahyu Bowo, langsung dihadapkan pada realitas keras, yaitu tuntutan digitalisasi total atau angkat kaki dari kursi empuk kekuasaan.
Dilantik definitif oleh Wali Kota Eri Cahyadi pada Jumat, 26 Juni 2026, Trio yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) kini memegang kendali penuh atas urat nadi transportasi dan perparkiran kota.
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni rotasi dari 57 pejabat struktural Pemkot Surabaya, melainkan sebuah kontrak mati di atas kertas pakta integritas. Eri Cahyadi tidak main-main—evaluasi ketat enam bulan menanti, dengan ancaman mundur secara terhormat jika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penataan kota jalan di tempat.
Menjawab tantangan tersebut, sang nahkoda baru kedinasan itu langsung menancap gas sedalam-dalamnya. Fokus utamanya? Menjinakkan belantara perparkiran Surabaya yang selama ini kerap menjadi momok bocornya PAD dan sumber kesemrawutan kota.
REVOLUSI SANDANG
Rompi QRIS dan Digitalisasi Jukir
Langkah taktis yang menjadi sorotan utama adalah modernisasi juru parkir (jukir) melalui peluncuran Rompi QRIS Pintar. Ini bukan sekadar estetika seragam baru, melainkan sebuah sistem "Fungsi QRIS Ganda" yang melekat langsung pada tubuh para jukir.
Desainnya dibuat fungsional secara instan, antara lain :
Dada Kanan
Kode QRIS khusus untuk pembayaran kendaraan roda dua sebesar Rp2.000.
Dada Kiri
Kode QRIS untuk kendaraan roda empat senilai Rp5.000.
Sebanyak 900 hingga 926 jukir resmi di Tepi Jalan Umum (TJU) kini diwajibkan memakai rompi pintar ini. Saat bertransaksi, warga hanya perlu memindai dan memastikan nama rekening tujuan yang muncul pada layar ponsel pintar mereka adalah RET PARK TJU DISHUB.
Sebuah langkah konkret guna memutus rantai setoran ilegal yang menguap entah ke mana. Sebagai alternatif, mesin EDC kartu tol dan voucher khusus juga disiapkan demi meminimalisasi transaksi tunai.
Namun, digitalisasi tanpa penegakan hukum hanyalah angan-angan di atas kertas kerja. Menyadari hal itu, Dishub Surabaya mengambil tindakan represif yang elegan namun mematikan.
Bersamaan dengan peluncuran rompi, sebanyak 163 jukir bandel yang tidak tertib administrasi atau enggan memperpanjang Kartu Tanda Anggota (KTA) langsung dipecat tanpa kompromi.
Untuk menutup ruang gerak jukir liar yang kerap muncul bak jamur di musim hujan, setiap titik parkir digital kini dipasangi papan informasi lengkap dengan foto jukir resmi yang bertugas. Tak tanggung-tanggung, rasio pengawasan diperketat dengan skema one-on-one—satu jukir didampingi oleh satu personel pengawas lapangan dari Dishub.
OPERASI PENYELAMATAN PEDESTRIAN DAN ORKESTRASI ANTAR-OPD
Publik tentu paham, penyakit akut kota metropolitan seperti Surabaya bukan hanya soal kebocoran retribusi, melainkan ego sektoral dan hilangnya hak-hak pejalan kaki. Menjawab instruksi Wali Kota, Trio Wahyu Bowo bergerak cepat membangun barikade koordinasi 1x24 jam bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Dishub kini merajut sinergi vertikal dan horizontal secara serempak. Pasukan penegak perda Satpol PP, dibantu aparat kelurahan hingga kecamatan, dikerahkan dalam satu komando untuk melakukan operasi pembersihan skala besar. Targetnya adalah menyelamatkan pedestrian dan trotoar yang rusak akibat beralih fungsi menjadi lahan parkir liar.
Ini adalah langkah krusial. Hak atas ruang publik yang ramah bagi pejalan kaki selama ini kerap dikorbankan demi kompromi-kompromi jalanan.
Melalui gerakan serempak antar-OPD ini, Dishub mencoba membuktikan bahwa penataan kota tidak bisa dilakukan dengan bekerja dalam sekat-sekat birokrasi yang kaku.
CATATAN KRITIS BANASPATI WATCH
Tantangan Konsistensi di Balik Rompi Pintar
Upaya "tancap gas" yang dilakukan Kadishub Trio Wahyu Bowo pasca-pelantikan patut mendapatkan apresiasi tinggi. Inovasi Rompi QRIS ganda adalah lompatan teknologi yang cerdas, dan pembersihan jukir nakal adalah ketegasan yang sudah lama dirindukan publik Surabaya.
Namun, jurnalisme modern berkewajiban mengingatkan bahwa musuh terbesar dari inovasi birokrasi adalah penyakit hangat-hangat tahi ayam—gejolak semangat yang membara di awal, namun perlahan padam diterpa angin kejenuhan.
Penerapan rasio satu pengawas untuk satu jukir, meski terdengar ideal demi menjamin keamanan transaksi digital, secara jangka panjang memicu pertanyaan besar yaitu Apakah ini efisien secara pengelolaan sumber daya manusia?
Mengawasi ratusan jukir dengan menaruh ratusan personel pengawas setiap hari berpotensi melelahkan sistem internal Dishub sendiri jika tidak segera ditransformasikan ke dalam sistem pengawasan digital berbasis kecerdasan buatan atau CCTV yang terintegrasi.
Selain itu, edukasi terhadap masyarakat kelas bawah yang belum akrab dengan cashless society masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Jika sosialisasi macet, rompi QRIS ganda tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi beban kain pemanis yang terpasang di pundak jukir, sementara transaksi di bawah tangan tetap berjalan secara tunai.
Kini, dengan payung kepemimpinan yang sudah definitif dan kuat, publik Surabaya menunggu apakah gebrakan awal ini akan konsisten menyala dalam enam bulan ke depan, atau justru layu sebelum berkembang di bawah bayang-bayang pakta pengunduran diri yang diwajibkan oleh Wali Kota. Bola panas kini sepenuhnya ada di kaki Trio Wahyu Bowo.
(Wied)
