Advertisement
BanaspatiWatch.co.id ||Surabaya-- Transisi kepemimpinan di tubuh birokrasi Pemerintah Kota Surabaya selalu memantik perhatian publik. Perpindahan Tundjung Iswandaru dari posisi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) menuju Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya baru-baru ini menyisakan riak diskusi hangat terkait warisan kebijakan yang ditinggalkannya.
Merespons sorotan tajam mengenai tata kelola parkir, optimalisasi Terminal Tambak Osowilangun (TOW), hingga rekrutmen SDM penunjang, Tundjung Iswandaru memberikan klarifikasi komprehensif. Langkah ini diambil guna meluruskan persepsi publik sekaligus menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil lahir dari ruang kajian teknis yang terukur, bukan keputusan instan tanpa dasar hukum.
DILEMA PARKIR
Antara Penegakan Aturan dan Pemberdayaan Sosial
Menjawab dinamika kantong parkir di beberapa titik vital seperti Jalan Kranggan, Kapasan, dan kawasan Pantai Ria, pihak Tundjung menegaskan bahwa formula yang diterapkan di lapangan merupakan upaya menjembatani dua aspek yang saling berbenturan yaitu ketertiban kota dan roda ekonomi masyarakat lokal.
Rekomendasi pemanfaatan ruang yang sempat mengemuka sejatinya adalah instrumen kontrol, bukan pembiaran.
Pendekatan berbasis "pemberdayaan warga lokal" dirancang agar perputaran ekonomi di sektor informal tidak dikuasai oleh jejaring liar dari luar wilayah. Namun tetap dalam koridor regulasi yang ada. Termasuk penyediaan lahan yang berdekatan dengan area larangan parkir.
"Setiap rupiah dari retribusi parkir resmi memiliki mekanisme penyetoran yang ketat ke kas daerah. Evaluasi terhadap oknum lapangan yang menyalahgunakan sistem ini justru terus dilakukan secara simultan, sebagai bentuk komitmen menjaga transparansi PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ujar Tundjung Iswandaru yang kini menjabat sebagai Kepala Bakesbangpol kota Surabaya mengawali reportasenya dengan awak media.
TERMINAL ( T O W )
Strategi Hidupkan Fasilitas Publik yang Mati Suri
Sorotan paling krusial tertuju pada kebijakan pemanfaatan Terminal Bus Tambak Osowilangun (TOW) yang juga menampung kendaraan logistik bertonase besar. Kebijakan ini kerap dinilai kontradiktif dengan fungsi murni terminal penumpang.
Namun, dari kacamata manajerial, langkah tersebut merupakan strategi adaptif untuk optimalisasi aset daerah (asset utilization) yang selama ini cenderung sepi aktivitas.
Kehadiran truk logistik di area tertentu terminal didasarkan pada kajian sirkulasi transportasi guna mengurai kemacetan truk yang kerap parkir liar di bahu jalan umum pinggiran Surabaya.
Saat disinggung terkait lkekhawatiran kerusakan infrastruktur, pihaknya telah memetakan zonasi beban jalan. Kebijakan ini merupakan bagian dari masa transisi operasional sebelum regulasi penataan kawasan logistik terpadu di Surabaya Barat sepenuhnya rampung.
"Yang kita pergunakan adalah sebagian lahan terminal yang tidak terpakai, bukan secara keseluruhan. Tanpa mengganggu aktivitas angkutan penumpang lainnya," imbuh lelaki paruh baya tersebut sambil membetulkan letak kacamatanya.
RASIONALISASI SDM TENAGA OUTSOURCING
Terkait kuota tenaga outsourcing atau penunjang komunikasi lapangan yang dinilai mengalami penggemukan, manajemen Dishub saat itu menegaskan, bahwa penambahan personel sangat linier dengan kompleksitas pertumbuhan volume kendaraan di Surabaya.
Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, ketergantungan pada sistem digitalisasi lalu lintas seperti SITS (Surabaya Intelligent Transport System) tetap membutuhkan intervensi fisik petugas di titik-titik krusial pada jam padat. Seluruh proses rekrutmen dipastikan telah melewati filter badan kepegawaian dan disesuaikan dengan pagu anggaran belanja daerah yang akuntabel, memitigasi ruang bagi praktik transaksional.
MERAWAT ESTAFET KOMUNIKASI BIROKRASI
Mengenai respons cepat Tundjung di hadapan awak media yang sempat memicu spekulasi, hal tersebut dijelaskan sebagai bagian dari pembagian desentralisasi informasi. Dalam struktur birokrasi modern, detail teknis dan eksekusi lapangan berada di bawah wewenang Kepala Bidang (Kabid) terkait yang lebih menguasai data operasional harian.
"Bukan menghindari akuntabilitas, melainkan memastikan bahwa data yang keluar ke ruang publik adalah data yang valid dan presisi dari bidang teknisnya, seperti Bidang Lalu Lintas atau Bidang Parkir," jelasnya.
Diakhir reportasenya, eks Kepala Dishub yang kini mengomandani Bakesbangpol kota Surabaya tersebut menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati fungsi kontrol sosial dari media massa. Dinamika kritis yang berkembang merupakan vitamin bagi perbaikan tata kelola pemerintahan, sekaligus menjadi catatan penting bagi estafet kepemimpinan Dishub Surabaya berikutnya demi mewujudkan transportasi kota yang lebih humanis dan tertib.
( Wied )
