Advertisement
Banaspatiwatch.co.id || Sidoarjo-- Pemandangan tak biasa terlihat di depan kantor DPRD Sidoarjo pada Senin (9/3/2026). Puluhan karangan bunga berjejer rapi memenuhi halaman kantor wakil rakyat tersebut, namun jangan salah, karangan bunga itu bukan ucapan selamat ataupun bentuk apresiasi.
Alih alih ucapan bahagia, karangan bunga tersebut berisi sindiran tajam dan ucapan “kemirisan” terhadap kinerja DPRD Sidoarjo yang dinilai seolah menutup mata terhadap berbagai persoalan yang tengah terjadi di Kabupaten Sidoarjo.
Karangan bunga tersebut dikirim oleh Aliansi Peduli Sidoarjo yang tergabung dalam Laskar Jenggolo. Bagi mereka, karangan bunga adalah cara paling “halus” untuk menyampaikan kritik keras kepada lembaga legislatif yang seharusnya menjadi pengawas jalannya pemerintahan daerah.
Dalam pesan yang tertulis di beberapa karangan bunga, tersirat kekecewaan masyarakat terhadap sikap DPRD yang dianggap terlalu nyaman di kursi empuknya, sementara berbagai persoalan di Sidoarjo justru semakin menumpuk.
Mulai dari polemik dualisme kepemimpinan di Kabupaten Sidoarjo, dugaan penyimpangan anggaran APBD, hingga persoalan infrastruktur yang dinilai semakin memprihatinkan.
Beberapa ruas jalan di Sidoarjo, misalnya, disebut masih dipenuhi lubang dan belum mendapat penanganan serius. Kondisi ini bahkan telah memakan korban dari masyarakat pengguna jalan.
Tak hanya itu, penyaluran dana desa yang disebut sebut belum kunjung dikucurkan juga menjadi sorotan, kibatnya pelayanan kepada masyarakat desa disebut ikut terhambat.
Salah satu anggota Ormas KORAK yang juga tergabung dalam Laskar Jenggolo, Kamid, menyampaikan bahwa transparansi penggunaan anggaran daerah merupakan bentuk tanggung jawab moral pemimpin kepada masyarakat.
“Transparansi penggunaan dana APBD itu kewajiban. Rakyat berhak tahu uang mereka dipakai untuk apa,” ujar Kamid di depan kantor DPRD Sidoarjo, Ia juga menyinggung polemik dualisme kepemimpinan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang menurutnya seharusnya tidak berlarut larut.
“Kalau elit politik berseteru, jangan rakyat yang jadi korban. Masalah kepemimpinan itu harusnya bisa dikesampingkan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Karangan bunga yang berderet di depan gedung DPRD tersebut pun seakan menjadi simbol ironi, ketika ruang sidang seharusnya menjadi tempat lahirnya solusi, masyarakat justru datang membawa “ucapan duka” untuk fungsi pengawasan yang dianggap sedang sakit.
Entah apakah sindiran lewat bunga ini akan benar benar sampai ke hati para wakil rakyat, atau sekadar menjadi hiasan sementara di depan gedung yang selama ini disebut sebagai “rumah rakyat”.(red)
