Advertisement
Banaspatiwatch.co.id||MADIUN-- Pemerintah Kabupaten Madiun melaksanakan pelantikan sejumlah pejabat pada Rabu (4/11/2026) di Pendopo Muda Graha, kawasan Alun-Alun Kota Madiun.
Berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor 596, 597, dan 598 Tahun 2026, pengangkatan meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas. Sejumlah posisi strategis mulai dari kepala dinas, camat, direktur rumah sakit hingga kepala bidang mengalami pergantian.
Menanggapi momentum tersebut, sejumlah elemen masyarakat menyampaikan pesan kritis kepada para pejabat yang baru dilantik.
KETUA DPD PSM-BM: JALANKAN DENGAN HATI NURANI!
Ketua DPD PSM-BM, Tyawanaji, berharap para pejabat yang baru dilantik lebih memahami siapa dirinya, jabatan yang diemban, serta tanggung jawab kepada masyarakat.
"Semoga yang dilantik sekarang lebih memahami siapa dirinya, jabatannya, dan tanggung jawabnya. Aturan itu berawal dari cinta, bukan nafsu dan kekuasaan. Jalankan dengan hati nurani manusia, bukan perilaku yang kehilangan rasa kemanusiaan. Jangan tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah."
Ia berharap Kabupaten Madiun mampu menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, dan berpihak kepada masyarakat.
HERU KUNCORO: TANGGAPAN KERAS
Sementara itu, Heru Kuncoro memberikan tanggapan singkat ketika dimintai pandangan mengenai pelantikan tersebut.
"Mereka tidak pantas untuk dikomentari, mereka tidak berbakat."
Pernyataan tersebut menjadi kritik keras yang tentunya perlu dijawab melalui pembuktian kapasitas, integritas, dan kinerja para pejabat setelah menjalankan amanahnya.
PENTAS GUGAT: JANGAN HANYA PINDAH KURSI!
Dari sudut pandang masyarakat Kabupaten Madiun sekaligus Koordinator Pentas Gugat, pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan atau seremoni pemerintahan.
Masyarakat membutuhkan bukti, bukan sekadar janji. Persoalan infrastruktur, pelayanan kesehatan, lingkungan hidup, ketertiban umum, transparansi anggaran, dan pemberdayaan ekonomi desa masih membutuhkan perhatian serius.
Para pejabat harus berani turun ke lapangan, mendengar keluhan rakyat, terbuka terhadap kritik, serta menegakkan aturan tanpa pandang bulu.
Jangan hanya berani kepada pedagang kecil, sementara persoalan yang melibatkan pemilik modal dan pihak berkepentingan justru dibiarkan.
PESAN UNTUK PEJABAT BARU:
- Jabatan adalah amanah, bukan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang.
- Jangan alergi terhadap kritik dan pengawasan masyarakat.
- Kelola anggaran secara transparan dan bertanggung jawab.
- Tegakkan aturan secara adil, tanpa tebang pilih.
- Utamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan kelompok.
- Turun ke lapangan, jangan hanya percaya laporan bawahan.
JABATAN ADA BATASNYA, TANGGUNG JAWAB KEPADA RAKYAT JANGAN DIABAIKAN!
Pelantikan seharusnya menjadi awal perubahan, bukan sekadar pergantian nama dan kursi jabatan.
Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang hanya terlihat berkuasa. Rakyat membutuhkan pejabat yang berani bekerja, jujur, adil, dan memiliki hati nurani.
Jangan gunakan jabatan untuk menguasai manusia. Gunakan jabatan untuk memanusiakan manusia.
Pejabat adalah pelayan rakyat, bukan rakyat yang menjadi pelayan pejabat.
Redaksi.
BANASPATI WATCH
Kritis – Independen – Berpihak pada Kepentingan Masyarakat.
