Advertisement
Banaspatiwatch.co.id||Sidoarjo-- Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah terus mendapatkan perhatian dan kawalan dari berbagai pihak agar berjalan optimal. Di Sidoarjo, Jawa Timur, koordinasi antara pihak sekolah dan penyedia layanan menjadi kunci penting dalam menyempurnakan sistem distribusi pangan bagi para siswa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim Banaspati Watch dari salah seorang tenaga pendidik di SDN Suko 363 Sidoarjo, sempat muncul keluhan mengenai kondisi beberapa porsi makanan siang. Faktor waktu konsumsi dan karakteristik menu berbumbu menjadi perhatian, mengingat adanya beberapa porsi yang kondisinya kurang optimal untuk dikonsumsi saat jam makan siang tiba.
"Kami berharap standar pengawasan dari proses produksi hingga distribusi ke sekolah dapat terus ditingkatkan demi memastikan kualitas asupan terbaik untuk anak-anak," ungkap tenaga pendidik tersebut.
RESPON CEPAT
Komitmen Meningkatkan Kualitas
Merespons dinamika di lapangan, pihak penyedia makanan langsung melakukan langkah evaluasi. Angga, selaku pimpinan Satuan Pelayanan Pangan (SPG) SUKO I, memberikan apresiasi atas masukan objektif yang disampaikan oleh pihak sekolah sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
"Kami sangat berterima kasih atas masukan ini. Evaluasi internal langsung kami lakukan untuk menyempurnakan kualitas menu, higienitas, serta proses pengolahan ke depan agar program ini berjalan semakin baik," ujar Angga.
Ia pun memberikan penjelasan tambahan mengenai faktor teknis di lapangan. Menurutnya, hidangan MBG memiliki batas waktu konsumsi optimal, terutama jika ditempatkan dalam wadah ompreng yang tertutup.
Bagi siswa kelas pagi, konsumsi makanan berjalan aman tanpa kendala. Namun, tantangan muncul pada siswa kelas siang karena jeda waktu tunggu yang lebih lama sehingga membuat makanan berbumbu menjadi rentan mengalami perubahan kondisi.
PENJELASAN TERKAIT TIDAK ADANYA SUSU
Selain masalah ketahanan pangan, pihak SPG SUKO I juga memberikan klarifikasi mengenai tidak adanya komponen susu dalam paket makanan harian yang sempat dipertanyakan.
Angga menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan kebijakan sepihak atau pemotongan anggaran, melainkan penyesuaian regulasi resmi.
"Kebijakan mengenai menu tanpa susu ini mengikuti instruksi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat, yang disampaikan dalam koordinasi bersama Wakil Kepala BGN Pusat, Bapak Trenggono," jelas Angga.
Langkah ini selaras dengan arahan BGN yang mengedepankan fleksibilitas pemenuhan gizi berbasis komoditas lokal. Pada daerah yang bukan sentra penghasil susu, komponen tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat protein hewani lainnya guna menjaga efisiensi dan kesegaran rantai pasok.
Sebagai media yang independen, Banaspati Watch akan terus mendukung dan mengawal keberlanjutan program strategis nasional ini di Jawa Timur, demi memastikan hak anak-anak mendapatkan asupan yang sehat dan berkualitas tetap terpenuhi dengan baik.
(Wied)
