Advertisement
Banaspatiwatch.co.id||Surabaya-- Ruang paripurna DPRD Kota Surabaya kemarin sore itu tak sekadar menjadi panggung seremonial ketukan palu. Senin, 27 Juli 2026, menjadi saksi bisu sebuah prosesi krusial yang menentukan arah gerak roda ekonomi kota pahlawan, yaitu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Suasana khidmat menyelimuti ruangan saat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri membubuhkan tanda tangan di atas lembar berita acara. Ketukan palu sidang bukan sekadar tanda sepakat, melainkan lampu hijau bagi Pemkot Surabaya untuk melesat ke meja Gubernur Jawa Timur guna evaluasi, sebelum bertempur kembali dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
MELIRIK ANGKA SISA
Romantisme WTP dan Bayang-Bayang SiLPA
Di balik kesepakatan bulat 34 anggota dewan yang hadir memenuhi kuorum, jalannya sidang tetap diwarnai dialektika yang tajam. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, naik ke podium dengan membawa catatan kritis yang tak boleh diabaikan.
Surabaya boleh saja kembali tersenyum bangga atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, lengkap dengan catatan total aset daerah yang menembus angka fantastis Rp67 triliun.
Namun, dewan mengingatkan agar eksekutif tidak terbuai dalam zona nyaman "pujian".
Sorotan tajam tertuju pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang bertengger di angka Rp516,82 miliar. Banggar mendesak Pemkot untuk lebih presisi dan optimal dalam mengendalikan sisa anggaran tersebut. "Asas kehati-hatian harus di kedepankan, agar tidak memicu persoalan hukum di masa mendatang," tegas Kahfi di hadapan forum.
MENEMBUS INOVASI, MENAKAR SKALA PRIORITAS
DPRD Surabaya mendorong adanya lompatan besar dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang paling ditekankan adalah digitalisasi total sistem retribusi, termasuk sektor parkir yang selama ini kerap menjadi kebocoran klasik. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun dituntut untuk lebih adaptif dan transparan dalam membelanjakan uang rakyat.
Aroma perdebatan semakin menarik saat Fraksi PKS dan PKB melemparkan interupsi konstruktif, menuntut komitmen Pemkot untuk menambah armada transportasi umum massal, seperti Bus Suroboyo, demi mengatasi kemacetan yang kian mencekik kota.
Merespons hal tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi memberikan jawaban taktis yang mendinginkan suasana namun tetap realistis. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus dialokasikan berdasarkan skala prioritas yang matang.
"Semua usulan sangat baik, namun pembangunan Surabaya ke depan harus berbasis skala prioritas utama yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita. Saat ini, fokus kami adalah penanganan banjir yang tuntas dan pembenahan infrastruktur jalan," pungkas Eri dengan nada optimis.
Sidang paripurna hari itu berakhir dengan jabat tangan hangat antar-pejabat publik. Sebuah pemandangan politik yang matang, di mana kritik dan apresiasi melebur menjadi satu bahan bakar yaitu demi kesejahteraan warga Surabaya.
(Wied)
