Advertisement
Banaspatiwatch.co.id ||Gresik-- Tim awak media Banaspatiwatch menemukan adanya dugaan praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar pada Senin, 02 Februari 2026, di wilayah Desa Segoro Madu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, aktivitas yang diduga sebagai upaya penimbunan tersebut kerap dilakukan pada tengah malam hingga dini hari. Kegiatan berlangsung secara tertutup dengan mobilitas kendaraan tangki maupun kendaraan pengangkut lain yang keluar-masuk lokasi pada jam-jam tidak lazim.Dengan bertutup pagar hitam yang didalamnya terdapat beberapa puluh tangki 8000 liter pemuat solar.
Dalam penelusuran awal, tim awak media Banaspatiwatch memperoleh informasi yang menyebutkan bahwa aktivitas tersebut diduga berkaitan dengan perusahaan bernama PT Lautan Dewa Energy. Namun demikian, informasi ini masih bersifat dugaan dan memerlukan klarifikasi serta verifikasi lebih lanjut dari pihak perusahaan maupun instansi terkait.
Apabila terbukti terjadi, praktik penimbunan BBM bersubsidi dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai distribusi dan tata niaga BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat tertentu.
Penimbunan Solar bersubsidi berpotensi merugikan negara serta menyebabkan kelangkaan di tingkat konsumen, khususnya nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar tersebut.
Sejumlah warga sekitar mengaku resah dengan aktivitas yang berlangsung pada waktu-waktu tertentu tersebut. Mereka berharap aparat penegak hukum dan instansi pengawas distribusi energi dapat turun tangan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Tim awak media Banaspatiwatch mencoba mengkonfirmasi kepada Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution,S.I.K.,M.H.,M.Si melalui pesan whatsapp, beliau mengatakan "Sudah dari februari banyak media lapor mas, Kita cek dan lidik off, Trims ya infonya,"ujarnya.
Tim awak media Banaspatiwatch menyatakan akan terus melakukan pendalaman serta membuka ruang konfirmasi kepada pihak perusahaan yang disebutkan guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi. Penegakan hukum yang transparan dinilai penting agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.(red)
